NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Napsiani Samandi turut mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Banjarbaru terkait angkutan masal gratis yang baru-baru ini dilaunching oleh Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mudti Ariffin di lapangan Dr Murdjani.
“Saya kira kalau kita melihat dari rencana programming bahwa ini dalam rangka membantu masyarakat di pinggiran dalam rangka mengatasi persoalan transportasi. Sehingga bagi masyarakat bisa menekan biaya pengeluaran atau bagi mereka yang alat tranportasi terbatas bisa terbantu dengan adanya angkutan ini,” jelasnya saat ditemuai di ruangannya Selasa (3/9/2024).
Ia juga menyampaikan, sebagai seorang legislator yang merupakan replikasi masyarakat mengaku merespon pisitif kebijakan Wali Kota dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya trayek-trayek feeder tersebut.
“Program ini mendapat restu dari Kementerian Perhubungan, tentunya kami sangat mendukung sekali. Apalagi di Indonesia ini baru ada tiga daerah transportasi dengan skema Buy The Service salah satunya Kota Banjarbaru, mestinya kita bangga dengan inovasi ini,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah pemerintah yang menyediakan armada dan pihak ketiga yang menjalankan, politisi PPP tersebut mengatakan bahwa pemerintah hanya membayar jasa.
“Kebijakan ini adalah menggunakan vendor ataupun pihak ketiga, pemerintah membayar jasa bagi penyedia angkutan itu dengan nominal 6.500 per km. Nah tahap ini dilakukan uji coba ya coba nanti kalau pada saatnya kita lihat perkembangannya,” tambahnya lagi.
Napsiani menekankan bahwa pemeritah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya angkutan yang nyaman, aman.
“Kemudian program-program lain juga pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sebagai publik servis harus terus melakukan inovasi untuk kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakatnya,” tambahnya lagi.
Lantas saat ditanya adanya gejolak dari Organda Kota Banjarbaru yang merespon keberadaan angkutan gratis, Napsiani mengatakan bisa dikaji ulang.
“Ini kan tahap uji coba masih bisa dikaji ulang lagi soal trayeknya. Terus kalau mereka ingin juga ikut andil maka benahi dulu armadanya, kelengkapan dokumentasi, ijin trayek dan lain sebagainya. Sebab ada kriteria tertentu yang dikeluarkan oleh Kemenhub terkait standarisasi angkutan,” tandasnya.
