NEWSWAY.ID, BANJARBARU –Wali Kota Banjarbaru menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Senin (15/7/2024).
Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Fadliansyah Akbar dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, seluruh anggota DPRD Banjarbaru, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Camat, dan Lurah Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Arifin menyatakan bahwa pemerintah kota Banjarbaru menyampaikan KUA-PPAS yang berisi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru untuk tahun 2025.
“Sesuai dengan proyeksi kami, insyaallah APBD kita akan mencapai Rp. 1,5 triliun. Alhamdulillah, setiap tahun meningkat dan sekarang sudah mencapai angka tersebut,” ucapnya.
Aditya berharap, dengan semakin meningkatnya anggaran pemerintah, akan semakin banyak pembangunan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Tentunya, ini bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan kenaikan APBD sekitar 10 persen,” tambahnya.
Aditya juga menekankan bahwa prioritas anggaran akan diarahkan pada belanja modal dan infrastruktur.
“Masih ada jalan yang belum beraspal, daerah yang drainasenya belum terbangun, serta beberapa pembangunan dan perbaikan kantor, melengkapi sarana dan prasarana. Ini menjadi prioritas pemerintah kota Banjarbaru,” tuturnya.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar menjelaskan bahwa dalam paripurna hari ini, DPRD Banjarbaru melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2025.
“Dalam rencana KUA-PPAS tahun 2025 ini, proyeksi awalnya mirip dengan tahun sebelumnya, sekitar Rp. 1,4 triliun pendapatan APBD kita untuk tahun 2025,” terangnya.
Fadliansyah berharap dengan adanya APBD ini, program-program yang belum terselesaikan dapat dilanjutkan pada tahun 2025.
“Program-program prioritas di Kota Banjarbaru, seperti penanganan mitigasi banjir dan stunting, akan menjadi fokus utama. Setelah pembahasan ini, kita akan sepakat mengenai anggaran prioritas SKPD,” tuturnya.
Fadliansyah juga menegaskan bahwa sebelum habis masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024, pihaknya berharap dapat mengesahkan Perda KUA-PPAS 2025.
“DPRD Banjarbaru akan mencoret anggaran SKPD jika prioritasnya kurang menyentuh masyarakat. Kami akan memprioritaskan SKPD yang benar-benar membutuhkan bantuan anggaran guna pelayanan masyarakat,” tuntasnya.
