NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, mengumumkan akan segera melakukan asesmen terhadap seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan mengaudit kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan Muhidin dalam acara coffee morning bersama pejabat Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Senin (9/12/2024).
“Dalam waktu dekat, akan dilakukan asesmen terhadap semua Pejabat Eselon II. Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel,” ujar H Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Muhidin menegaskan bahwa asesmen tersebut akan menjadi alat ukur untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan para pejabat, terutama kepala dinas.
Ia menekankan bahwa hasil asesmen tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk dirinya sebagai gubernur.
“Asesmen akan dilakukan di Jakarta, dan hasilnya akan objektif. Jika hasilnya tidak memuaskan, pejabat terkait harus siap kehilangan jabatan,” tegas Muhidin.
Rencananya, Muhidin bersama tim akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri pada Kamis mendatang untuk membahas pelaksanaan asesmen tersebut.
“Kepala SKPD yang menduduki jabatan nantinya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya dan mampu bekerja secara profesional. Kalau tidak pintar, akan non jobs,” tambahnya.
Selain asesmen, Muhidin juga menginstruksikan agar semua SKPD dan BUMD di bawah Pemprov Kalsel mempersiapkan diri untuk diaudit secara menyeluruh.
Audit ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang bersih dan profesional demi mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Siapkan semua pertanggungjawaban dengan baik dan benar. Jika ada permasalahan, tentu harus diselesaikan. Audit ini juga berlaku untuk BUMD Pemprov Kalsel,” ujar Muhidin.
Muhidin berharap langkah asesmen dan audit ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, bersih, dan profesional, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.
