NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Jalan terjal yang dihadapi HM Aditya Mufti Ariffin pada Pilkada Banjarbaru, sepertinya membawa hikmah tersendiri.
Di tengah polemik buruknya penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru yang berujung pada pemecatan empat komisioner KPUD Kota Banjarbaru, karir Aditya diprediksi malah semakin moncer.
Beredar isu, Aditya tengah dilirik untuk berkiprah ke Pemerintah Pusat, Aditya infonya diminta menduduki salah satu jabatan petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Benarkah demikian? Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arief Rahman Hakim, turut membenarkan kabar yang beredar tersebut.
Meskipun ia sendiri belum bisa memastikan bagaimana keputusan dari Wali Kota Aditya yang juga merupakan Ketua DPW PPP Kalsel.
“Pak Aditya dinilai memiliki kinerja dan semangat yang baik, yang sejalan dengan semangat pemerintah pusat saat ini,” ucapnya, saat ditemui Selasa (4/03/2025).
Kinerja dimaksud, dijelaskan Arief diantaranya keberhasilan Aditya meningkatkan PAD yang mengalami peningkatan sekitar Rp 600 miliar, menurunkan stunting hingga 12,4 persen tahun 2024 dan terendah di Kalsel.
Selain itu berhasil, menciptakan tingginya Indeks Pertumbuhan Manusia di Kota Banjarbaru pada tahun 2024 memcapai 81, 25 pada saat beliau dilantik pada tahun 2021 posisi IPM Banjarbaru diangka 80,41.
“Dalam memajukan UMKM, Pak Aditya juga dinilai sukses, baik di daerah bahkan ke level nasional dan internasional, jumlah binaan UMKM Pemko Banjarbaru sekitar 400 UMKM diawal beliau menjabat. Saat ini UMKM Banjarbaru tercatat jumlah keseluruhan pertumbuhan UMKM Banjarbaru hampir mencapai 25 ribu UMKM aktif,” tuturnya.
Bahkan Arief juga menjabarkan berkat keseriusan Aditya dalam memperhatikan UMKM omset yang berhasil dikumpulkan Dekranasda Kota Banjarbaru melalui UMKM binaannya telah menyentuh angka yang sangat fantastis, yakni Rp 4 miliar.
“Berkat perhatiannya yang cukup besar kepada UMKM beliau menerima penghargaan sekaligus menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan yang meraih penghargaan dari PWI tahun 2024. Pada saat itu beliau meraih penghargaan atas komitmennya memajukan sektor UMKM di Ibukota Kalimantan Selatan yang diberikan langsung oleh Presiden Ir Joko Widodo,” jelasnya.
Tak hanya itu, di bawah kepemimpinan Aditya, Banjarbaru juga berhasil mendapatkan predikat MCP mencapai 97,3 menurunkan tingkat kemiskinan mencapai 3,72, bahkan untuk kemiskinan ekstrem bisa ditekan pada posisi 0,2 persen.
“Hal-hal itulah yang diantaranya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menarik Pak Aditya menjadi salah satu petinggi BUMN,” ujarnya.
Sayang, sampai saat ini, orang dekat Wali Kota itu mengaku belum mengetahui BUMN mana yang akan diduduki mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut.
“Sementara masih sekadar info awal. Kita belum berani meyakinkan bagaimana pastinya,” tutupnya.
Untuk diketahui, Aditya Mufti Ariffin merupakan Wali Kota Banjarbaru yang dilantik pada tahun 2021 lalu dan masih menjabat hingga sekarang.
