NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat pada tahun 2025 tidak berdampak terhadap proyek-proyek fisik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, khususnya di bidang Bina Marga.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Bina Marga Adi Maulana yang memastikan bahwa seluruh paket pekerjaan fisik tetap berjalan sesuai rencana.
“Untuk pekerjaan fisik tahun 2025, tidak ada yang terdampak oleh kebijakan efisiensi. Tidak ada paket yang ditunda atau dialihkan anggarannya,” ujarnya, Kamis (9/04/2025).
Menurutnya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden RI lebih menyasar pada anggaran non-fisik atau belanja operasional, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.
“Perjalanan dinas kami efisiensikan hingga 50 persen, ATK sekitar 20 hingga 25 persen, kemudian belanja konsumsi sekitar 15 –20persen, begitu juga dengan kegiatan Bimtek dan sosialisasi, semuanya ikut dikurangi,” tambahnya.
Dengan demikian, menurutnya program pembangunan infrastruktur di Kota Banjarbaru tetap berjalan tanpa gangguan.
“Semua proyek yang direncanakan untuk tahun 2025 tetap terlaksana. Kecuali jika nanti ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, saat ini tidak ada yang terdampak,” tegasnya.
Pihaknya menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung program efisiensi pemerintah pusat, tanpa mengorbankan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
“Ada sekitar 24 paket pengerjaan tajun ini diantaranya pembuatan badan jalan dan pembangunan jembatan yang akan menelan anggaran sekitar Rp78 miliar,” tandasnya.
