NEWSWAY.CO.ID, PARINGIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2024, Senin (14/4/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua II Syamsudinoor dan Sekretaris Dewan H. Thamrin. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta sambutan dari Ketua DPRD.
Dalam penyampaian rekomendasi, anggota DPRD Balangan Ahmad Fauzi menegaskan pentingnya mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa fraksi-fraksi DPRD seperti Golkar, PPP, PDIP, Nasdem, PKS, PAN, dan Gerindra siap membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara komprehensif bersama pemerintah daerah.
Namun demikian, Ahmad Fauzi turut menyoroti rendahnya realisasi anggaran dan kegiatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan beberapa di antaranya berada di bawah 50 persen. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pembinaan tenaga teknis tidak hanya terpusat di BKPSDM, tetapi juga dilibatkan langsung oleh masing-masing SKPD.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan laboratorium daerah secara optimal dan melakukan kajian investasi keuangan dengan pendekatan yang lebih variatif. Selain itu, anggaran dari kegiatan yang tidak maksimal juga direkomendasikan untuk dialihkan ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasinya kepada DPRD. Ia menilai masukan yang diberikan menjadi landasan penting untuk memperkuat kinerja pemerintahan ke depan.
“Tahun 2025 merupakan awal dari masa tugas kami memimpin kembali. Ibaratnya kita sedang memulai perjalanan panjang, maka penting bagi kita memiliki persepsi yang sama terhadap tantangan maupun kebijakan strategis agar mampu menyelesaikan persoalan melalui program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat Paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
