NEWSWAY.CO.ID, KALSEL – Kondisi pangan Kalimantan Selatan dinyatakan dalam kondisi stabil dan terkendali. Sepanjang triwulan I 2026, inflasi tetap berada dalam koridor aman, mencerminkan intervensi aktif pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan, terutama melalui Gerakan Pasar Murah dan penguatan logistik antar wilayah.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).
Gubernur menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. “Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Di situlah pemerintah hadir untuk menjadi keseimbangan,” katanya.
Data menunjukkan inflasi bulanan berada di angka 0,2 persen pada Januari, meningkat menjadi 0,86 persen di Februari, dan kembali melandai 0,5 persen pada Maret. Pola ini menggambarkan gejolak masih terjadi, tetapi berhasil dijaga agar tidak berujung pada lonjakan harga signifikan di tingkat konsumen.
Bagi masyarakat, stabilitas ini tentu berdampak langsung terhadap daya beli. Diakui, harga kebutuhan pokok memang mengalami kenaikan pada periode tertentu, seperti di hari-hari besar keagamaan. Namun tidak berlangsung lama atau ekstrem.
Di sisi lain, indikator kesejahteraan petani justru menunjukkan tren menguat. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat pada periode triwulan I 2026, dari 121,1 menjadi 124,74, dan mencapai 126,53 pada Maret lalu. Kenaikan ini menjadi sinyal penting bahwa petani masih memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga, sehingga ketahanan pangan dibangun tanpa mengorbankan produsen.
Kombinasi antara inflasi yang terjaga dan NTP yang meningkat memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Kondisi ini bukan tanpa fondasi, Kalimantan Selatan berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98. Capaian ini didukung oleh surplus beras mencapai 1,2 juta ton, menjadikan Kalsel sebagai lumbung pangan utama, khususnya di regional Kalimantan. Capaian ini juga sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tiga aspek sekaligus, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas distribusi pangan.
Penguatan ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu komitmen utama dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tercermin dari berbagai intervensi yang dilakukan secara konsisten untuk memastikan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Meski demikian, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Fluktuasi harga komoditas tertentu masih terjadi secara periodik, menandakan sistem distribusi dan pasokan masih perlu diperkuat. Di saat yang sama, tekanan global seperti gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta perubahan iklim yang memicu ketidakpastian produksi pangan dunia turut memperbesar risiko gejolak harga di daerah.
Pangan Memberi Nilai Tambah Nyata bagi Masyarakat
Data terbaru, seperti diterangkan dalam siaran pers tersebut, menunjukkan produksi cabai besar mencapai lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton, memperlihatkan kapasitas produksi lokal yang cukup kuat. Kondisi ini berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas harga komoditas yang selama ini rawan bergejolak. Sementara itu, pengembangan budidaya bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang membuka sumber pendapatan alternatif bagi petani di berbagai daerah di Kalsel.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan, bahwa hilirisasi dan diversifikasi diarahkan untuk memperkuat manfaat ekonomi.
“Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani,” katanya. Ia menambahkan, “dengan diversifikasi, masyarakat punya lebih banyak pilihan pangan sekaligus peluang ekonomi yang lebih luas.”
Meski demikian, manfaat ini belum sepenuhnya merata. Skala produksi olahan masih terbatas dan pasar belum sepenuhnya terbentuk. “Ke depan, penguatan hilirisasi harus diiringi pengembangan industri pengolahan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Syamsir.
Di titik ini, arah kebijakan mulai menunjukkan perubahan mendasar, pangan tidak lagi soal ketersediaan, tetapi mulai menjadi sumber nilai ekonomi, baik bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai pembeli.
Lumbung Pangan Menjaga Stabilitas dari Akar Rumput
Di balik stabilnya pasokan pangan di Kalsel, peran lumbung pangan masyarakat juga disebutkan kembali menguat sebagai penyangga di tingkat akar rumput, Fungsinya kini tidak sebatas tempat penyimpanan, tetapi berkembang menjadi instrument strategis untuk menjaga ketersediaan, meredam gejolak harga, hingga memastikan akses pangan dalam situasi darurat.
Sepanjang 2025, Pemprov Kalsel merehabilitasi sedikitnya lima unit lumbung pangan di sentra produksi seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut. Intervensi ini dilengkapi dengan perbaikan lantai jemur guna meningkatkan kualitas gabah. Dampaknya langsung dirasakan petani, kadar air gabah lebih terjaga, harga jual meningkat, serta daya simpan lebih panjang sebagai cadangan pangan.
Sementara dari sisi produksi, kinerja sektor pertanian disebutkan menunjukkan tren positif. Produksi padi pada 2025 tercatat sekitar 1,18 juta ton denga surplus beras mencapai 1,2 juta ton, meningkat hamper 15 persen. Bahkan, di tengah kemarau panjang 2026, Kalsel tetap mampu memproduksi hingga 1,3 juta ton padi. Hasil ini mempertegas posisi Kalsel sebagai salah satu penopang swasembada pangan nasional.
Kekuatan utama lumbung pangan terletak pada aspek distribusi dan cadangan. Sebanyak 175 unit lumbung yang tersebar di 13 kabupaten/ kota kini difokuskan pada penguatan manajemen stok dan sistem pemantauan. Skema ini memungkinkan cadangan gabah dimobilisasi secara cepat saat terjadi lonjakan harga atau gangguan pasokan.
“Lumbung pangan bukan hanya tempat penyimpanan, namun juga menjadi cadangan strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” kata Syamsir.
Ketahanan pangan Kalsel ini juga ditopang sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI/ Polri dan satgas pangan dalam menjaga distribusi pupuk dan bahan pokok. Ke depan tantangan terletak pada memastikan sistem lumbung tetap adaptif, sehingga surplus produksi benar-benar bermuara pada satu hal utama, pangan yang tersedia, terjangkau, dan stabil bagi masyarakat.
Syamsir menegaskan arah penguatan nantinya tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga tata kelola. “Yang kita bangun bukan hanya fisiknya, melainkan juga sistem pendukungnya. Lumbung pangan harus mampu menjadi pengaman di tingkat masyarakat, agar setiap gejolak pasokan dan harga bisa diantisipasi lebih cepat dan tepat,” katanya.
Porang Jadi Harapan Baru Petani dan Ekonomi Desa
Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, budidaya porang juga mulai membuka peluang baru bagi masyarakat Kalsel. Melalui program Porang Reborn, komoditas ini tidak hanya dikembangkan sebagai tanaman alternatif, tetapi juga sebagai sumber penghasilan menjanjikan bagi pembudidayanya.
Pada 2026, pengembangan porang dilakukan di lahan seluas 127 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dengan partisipasi petani yang terus meningkat. Kehadiran pabrik pengolahan di kecamatan Bati-Bati (Tanah Laut) turut memberikan kepastian pasar. Petani kini dapat menjual umbi porang dengan kisaran harga Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram, tanpa harus bergantung pada pasar luar daerah.
Melihat kondisi saat ini, porang berpeluang meningkatkan pendapatan dan memperluas usaha tani. Tanaman ini juga relatif adaptif dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena dimanfaatkan dalam berbagai industri, seperti kesehatan, farmasi, dan kosmetik.
Syamsir optimis pengembangan porang dapat memberi manfaat langsung bagi petani. “Kita ingin masyarakat merasakan dampaknya, dari peningkatan pendapatan hingga kemudahan akses pasar, sehingga porang benar-benar menjadi peluang ekonomi baru di tingkat desa,” ucapnya.
Digitalisasi Data untuk Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan
Kalsel juga dinyatakan telah menunjukkan fondasi kokoh, yang kini diperkuat melalui digitalisasi sistem pangan. Melalui portal Satu Data Pangan, integrasi data produksi, harga, distribusi, hingga stok dapat dilakukan dalam satu sistem yang terstandar dan mudah diakses. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat, tetapi juga menjadi ruang transparansi serta partisipasi publik dalam memantau kondisi pangan.
“Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar berbasis data dan berdampak di lapangan, bagi petani dan masyarakat. Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Syamsir.(nw)
