NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Suatu kehormatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia tahun 2025.
Dengan tema “Sinergitas Perencanaan Daerah melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”, kegiatan dijadwalkan digelar pada 2 – 4 Desember 2025.
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Dr Ir Suprapti Tri Astuti ST MT di Banjarbaru menyampaikan, Rakor Bappeda akan dihadiri peserta dari 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, ditambah peserta dari pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
“Alhamdulilah. Tahun ini Pemprov Kalsel dipercaya menjadi tuan rumah rakor Bappeda se- Indonesia. Tentu ini menjadi kehormatan dan semoga menghasilkan keputusan untuk kemajuan pembangunan di Indonesia dan Kalsel pada khususnya,” ungkap Astuti, Jumat (28/11).
Lebih jauh Astuti menjelaskan, tujuan Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 adalah menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar Bappeda seluruh Indonesia terkait isu-isu pembangunan daerah, memperkuat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, mengedepankan Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian target Program Strategis Nasional (Pro SN) Tahun 2026, serta mengukuhkan keanggotaan Forum Bappeda Indonesia.
Dirincikan, formatur Forum Bappeda Indonesia yaitu Dr Dikky Anugrah (Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara) sebagai Ketua, Dedi Mulyadi (Kepala Bappeda Jawa Barat) sebagai Wakil Ketua, Suprapti Tri Astuti (Kepala Bappeda Provinsi Kalsel) sebagai sekretaris, dan Yohanes Walilo (Kepala Bapperida Provinsi Papua) sebagai Bendahara Formatur.
Agenda yang akan dilakukan, menyepakati pelaksanaan Rakernas Pembangunan Indonesia Tahun 2026, dan penyampaian hasil AD-ART forum Bappeda Indonesia.
Ada sejumlah materi yang akan disampaikan saat rakor berlangsung. Yakni, soal kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program strategis nasional melalui perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung Asta Cita yang akan disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Selanjutnya, langkah-langkah Perencanaan Pusat dan Daerah untuk Mencapai Target Pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam Menghadapi Tantangan Fiskal akan dipaparkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas.
Terkait soal Urgensi Data dalam Mendukung Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita, akan disampaikan Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Sedangkan dari KPK RI akan membahas soal pemerintahan yang bebas korupsi dengan materi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (nw/adpim)
