NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan pembangunan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar. Rapat tersebut diusulkan sebagai upaya mencari kejelasan progres proyek yang dinilai penting untuk penanganan banjir di wilayah Banjar dan sekitarnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani mengatakan, pihaknya telah mengusulkan agenda rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait dalam waktu dekat.
Ia mengungkapkan, pembangunan Riam Kiwa sangat penting bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kerap terdampak banjir seperti kawasan Sungai Tabuk dan sekitarnya.
“Kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah mengusulkan untuk mengagendakan rapat koordinasi bersama terkait tindak lanjut progres pembangunan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar,” ujarnya, Selasa (10/03/2026).

Ia menilai proyek tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini terdampak banjir tahunan.
Rapat koordinasi yang direncanakan tersebut akan melibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, sejumlah instansi teknis juga akan diundang untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
“Insyaallah rapat ini akan melibatkan DPRD provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai, serta dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian juga akan melibatkan camat dan kepala desa dari wilayah yang terdampak,” jelasnya.
Sarwani mengatakan, rapat tersebut nantinya akan membahas berbagai kendala yang menyebabkan pembangunan Riam Kiwa hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kita ingin mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan progres pembangunan Riam Kiwa seolah-olah masih stagnan. Itu yang akan menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi nanti,” katanya.
Terkait informasi mundurnya Direktur proyek sebelumnya, Sarwani mengaku pihaknya belum mendapatkan konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Namun ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan keberlanjutan program pembangunan tersebut.
“Kami belum mendapatkan kepastian terkait informasi itu. Tapi yang jelas kita ingin memastikan bahwa pada tahun 2026 ini ada keseriusan dari pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan Riam Kiwa,” ujarnya.
Sementara itu, terkait anggaran pembangunan, Sarwani menyebutkan nilai proyek Riam Kiwa diperkirakan berada di kisaran Rp1,5 triliun.
Ia juga menyampaikan berdasarkan informasi terakhir dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), anggaran untuk proyek tersebut disebut sudah tersedia dan diharapkan mulai berjalan pada tahun ini.
“Informasi terakhir dari Kepala BWS, anggaran sudah tersedia. Mudah-mudahan di awal April sudah ada kepastian terkait kelanjutannya,” ungkapnya.
Adapun terkait kesiapan lahan untuk pembangunan proyek tersebut, Sarwani mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dalam rapat koordinasi yang akan digelar.
“Kita masih menunggu hasil rapat koordinasi, termasuk terkait pemetaan lahan dan berbagai hal teknis lainnya,” pungkasnya.(nw)
