NEWSWAY.CO.ID, PULANG PISAU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, menyoroti wacana Pemerintah Pusat terkait penerapan pembelajaran secara daring di sekolah.
Menurut Yoppy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi di daerah, khususnya terkait kesiapan infrastruktur dan kemampuan siswa dalam mengakses pembelajaran daring.
“Ini saja sekarang sudah mulai simpang siur soal kenaikan BBM. Dampaknya bisa menimbulkan panic buying di SPBU. Mudah-mudahan sesuai keterangan dari pusat bahwa BBM kita masih aman dan berjalan normal,” ujar Yoppy, Selasa (31/3/2026)
Ia menilai, jika kebijakan pembelajaran daring diterapkan, maka pemerintah juga harus memastikan seluruh siswa memiliki sarana pendukung yang memadai.
“Untuk wacana pembelajaran daring, kita juga harus melihat apakah siswa kita sudah memiliki akses? Misalnya apakah mereka punya handphone, tablet, atau laptop,” tegasnya.
Yoppy juga menyoroti persoalan klasik yang masih kerap terjadi di lapangan terkait keterbatasan akses digital.
“Ya, ada gadget tapi tidak ada kuota. Ada kuota dan gadget tapi tidak ada jaringan. Pemerintah wajib memikirkan secara detail terhadap itu,” tambahnya.
Ia menambahkan, jika masih banyak siswa yang belum memiliki fasilitas tersebut, maka sebaiknya pembelajaran tatap muka tetap dipertimbangkan, terutama dengan memanfaatkan sistem zonasi yang sudah berjalan.
“Kalau tidak memungkinkan daring, sebaiknya tetap bersekolah seperti biasa, bisa dengan berjalan kaki atau bersepeda, karena sekarang sistem zonasi membuat siswa bersekolah di wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya,” pungkasnya.(nw)
