NEWSWAY.CO.ID, KALSEL– Sekdaprov Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel Haji Muhidin menerima sejumlah rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (05/05).
Sekdaprov atas nama Pemprov Kalsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel yang telah melakukan pembahasan serta memberikan sejumlah rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2025. Rekomendasi berfokus pada perbaikan kinerja, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Rekomendasi atas LKPj Gubernur ini sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Sekdaprov Syarifuddin.
Didampingi asisten, staf ahli, dan tenaga ahli gubernur, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Syarifuddin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang menunjukkan arah positif. Capaian itu merupakan titik pijak untuk menjawab tantangan ke depan. Khususnya terkait kualitas, pemerataan, dan ketepatan intervensi kebijakan.
Terdapat sejumlah isu yang mengemuka, di antaranya keberlanjutan pendidikan dan kesehatan, efektivitas penanggulangan kemiskinan, dinamika ketenagakerjaan, hingga transformasi struktur ekonomi daerah, menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
“Pemprov Kalsel akan mengarahkan kebijakan secara lebih terintegrasi, berbasis data, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan,” ujar Syarifuddin, yang dalam rapat itu didampingi asisten, staf ahli, dan tenaga ahli gubernur, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Terdapat juga soal penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah akan menjadi fokus utama dalam menjawab berbagai catatan tersebut.
LKPj Gubernur Kalsel tahun 2025 yang disampaikan sebelumnya, telah dibahas empat panitia khusus (pansus) yang mencakup bidang hukum, pemerintah, ekonomi dan keuangan, hingga pembangunan dan infrastruktur, untuk merumuskan sejumlah rekomendasi DPRD Kalsel.
Rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPj Gubernur Kalsel tahun 2025 disampaikan Waket DPRD Kalsel, Desy Octaviasari dalam sidang paripurna ini.
Dikatakan, rekomendasi yang dihasilkan menjadi bahan penting dalam penyusunan, perencanaan pembangunan, dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Rekomendasi DPRD menjadi penghubung antara evaluasi kinerja masa lalu dengan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Di sisi lain, rekomendasi DPRD juga merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kepala daerah dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.(adpim)
