NEWSWAY.CO,ID, MARTAPURA – Menghadapi ancaman musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor PB Karhutla) di Aula Kantor DPRKPLH, Martapura, Kamis (25/6/2026) pagi.
Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan guna memperkuat kesiapsiagaan daerah menjelang kemungkinan ancaman musim kemarau diperkirakan berlangsung Juli hingga September 2026.
Dibuka oleh Sekda Banjar H Yudi Andrea didampingi Kalaksa BPBD Wasis Nugraha, rakor ini dihadiri BMKG, TNI, Polri, instansi vertikal, relawan, serta sejumlah stakeholder terkait.
Yudi Andrea mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa upaya pencegahan ancaman musim kemarau seperti terjadinya kebakaran hutan akibat kekeringan harus menjadi prioritas utama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Langkah antisipasi dini ini, lanjut Yudi dinilai kian krusial mengingat BMKG memperkirakan musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli hingga September mendatang.
“Pemerintah daerah juga meminta para camat, lurah, hingga kepala desa untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, penegakan hukum secara profesional akan tetap dilakukan terhadap pelanggar yang memicu terjadinya kebakaran,” jelasnya.
Ia berharap melalui koordinasi yang solid dan penyamaan langkah-langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana demi mewujudkan daerah yang aman, Tangguh, dan berkelanjutan.
Sementara Kalaksa BPBD Banjar Wasis Nugraha mengatakan bahwa seluruh personel, peralatan, hingga sumber daya dari instansi terkait kini telah disiagakan, termasuk dukungan dari TNI, Polri dan para relawan.
Dijelaskan, pemerintah daerah berencana mengaktifkan tiga titik strategi posko setelah dilakukan aktivasi posko utama. “Tiga titik tersebut meliputi Posko Utama di BPBD, Posko Martapura Barat dan Posko Cintapuri Darussalam,” katanya.
Selain ancaman Karhutla, BPBD Banjar juga fokus mengatasi dampak kekeringan dan krisis air bersih. Berdasarkan laporan terbaru, droping air bersih dan bantuan tandon telah disalurkan ke sejumlah titik terdampak, di antaranya Pondok Pesantren Berutung Baru dan kawasan Tatah Makmur.
“Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih diimbau untuk segera mengajukan surat permohonan resmi melalui pihak desa yang diketahui oleh camat agar distribusi dapat segera dilakukan,” pungkasnya.
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, angka kasus Karhutla masih mendapat perhatian serius. Pada tahun 2025 lalu, tercatat ada 61 kejadian yang menghanguskan lahan seluas lebih dari 189 hektare. Sementara itu, memasuki periode Januari hingga Juli tahun 2026 ini, telah terjadi 5 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 39,8 hektare, disertai munculnya 20 titik panas (hotspot) di wilayah Kabupaten Banjar.(nw)
