NEWSWAY.CO.ID, JAWA TENGAH – Forum Banyumas Eling (FBE), Kompleks Menara Teratai, Purwokerto, menggelar diskusi nonformal berlangsung yang hangat dan kritis pada Rabu malam (9/9/2026).
Pertemuan yang dihadiri Ketua Bankstreet, Ardi Siswanto, Ketua Forum Banyumas Eling Yudho Itheng, Anteng Cahyono beserta sejumlah tokoh masyarakat membahas isu kebijakan perparkiran yang sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Banyumas.
Dalam dialog yang berlangsung santai, muncul penolakan dan permohonan peninjauan kembali rencana kebijakan parkir gratis di gerai Alfamart.
Para tokoh menilai kebijakan serupa yang telah diterapkan di Indomaret berpotensi membebani masyarakat, merugikan nasib juru parkir lapangan, dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Ketua Bankstreet, Ardi Siswanto menegaskan sikapnya, dirinya siap menjadi garda depan penolakan tersebut.
“Saya siap menanggung segala risiko jika kebijakan tetap dipaksakan tanpa mendengar aspirasi warga dan pelaku lapangan. Kita sangat paham seluk-beluk dunia perparkiran serta kehidupan sehari-hari para juru parkir di lapangan,”tegasnya.
Muncul pula usulan agar pemerintah tidak serta merta menerapkan sistem gratis. Langkah yang lebih utama adalah menertibkan juru parkir dan menerapkan sistem pembayaran berlangganan yang jelas, adil, serta manusiawi.
“Kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak kepada rakyat, bukan justru memberatkan hidup rakyat kecil,” ucapnya dengan nada tegas.
Menyikapi visi Bupati Banyumas yang menginginkan kemajuan daerah, Ardi juga menyampaikan pertanyaan kritis.
“Apakah rencana ini membuat Banyumas lebih baik atau justru makin mempersulit hidup orang banyak? Ini bukan emosi, melainkan pemahaman karena kami tahu persis kehidupan juru parkir di lapangan, berapa penghasilannya sehari, apakah mereka bisa hidup layak dan sejahtera,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Ketua FBE Yudho Itheng menyampaikan pesan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar turun langsung ke bawah, bertanya dan merasakan sendiri denyut kehidupan masyarakat sebelum memutuskan sebuah aturan.
“Jangan sampai aturan yang dibuat justru mematikan mata pencaharian warga, padahal sumber pendapatan dan pajak daerah pada hakikatnya bersumber dari keringat rakyat pula,”ujarnya.(nw)
Reportrer : Suho
