NEWSWAY.CO.ID, SAMARINDA – Polemik seputar dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir dan menyita perhatian publik di Kalimantan Timur.
Kasus besar ini menyeret nama PT Pertamina Patra Niaga, menyusul temuan Kejaksaan Agung RI terkait praktik curang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang nasional. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
Menanggapi isu ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda menyuarakan protes keras dan mendesak pihak Pertamina bertanggung jawab, khususnya dalam distribusi BBM di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Mereka menilai dugaan pengoplosan pertalite menjadi pertamax adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak konsumen.
“Kami menerima laporan dari masyarakat Samarinda yang mendapati kendaraannya brebet bahkan mogok setelah mengisi pertamax di SPBU,” ungkap PMII dalam pernyataan resminya.
PMII menilai kejadian ini tidak hanya mencoreng kredibilitas Pertamina, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurut mereka, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, jujur, dan berkualitas.
Merespons isu tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, juga turut angkat suara. Ia menyatakan akan segera memanggil pihak Pertamina guna meminta klarifikasi langsung terkait dugaan pengoplosan BBM yang mencuat belakangan ini.
“Saya sudah dengar keluhan masyarakat. Ini penting agar tidak terjadi keresahan. Kita akan segera panggil pihak Pertamina,” tegas Rudy Mas’ud dalam keterangannya, Senin (8/4/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam, dan pemanggilan tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan masyarakat. Rudy menambahkan, kualitas bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dianggap sepele.
PMII Samarinda pun mendukung langkah tersebut dan menyampaikan tiga tuntutan utama:
Mendesak evaluasi kinerja pengelola Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Group.
Menuntut tanggung jawab atas kerugian masyarakat akibat dugaan pengoplosan BBM.
Meminta aparat penegak hukum bersama Pertamina melakukan investigasi menyeluruh terhadap oknum-oknum yang terlibat.
Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa pemerintah siap memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut, termasuk menerima laporan masyarakat jika terjadi kejadian serupa di wilayah lain di Kalimantan Timur.
Dengan gabungan desakan dari mahasiswa dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat berharap kasus ini tidak hanya berhenti di isu, melainkan benar-benar diusut tuntas.
Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi sorotan dalam tata kelola distribusi energi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.
