NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mengintensifkan langkah penurunan angka stunting melalui pertemuan lintas program dan lintas sektor yang berlangsung di Aula 2 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kamis (25/09/2025).
Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana menyampaikan, kondisi stunting di daerah masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting yang semula 30,1 persen pada 2023 naik menjadi 32,3 persen di tahun 2024.
“Upaya intervensi sudah berjalan dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Namun, peningkatan angka ini menjadi pemacu bagi kita untuk bekerja lebih maksimal agar penurunan stunting bisa segera tercapai,” ucapnya.
Pada 2025, Kementerian Kesehatan menetapkan Kecamatan Astambul dan Karang Intan sebagai lokus penanganan stunting di Kabupaten Banjar. Selain itu, pemda juga menggerakkan program Makan Bergizi (MBG) Sekolah dan MBG 3B, yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.
Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Dr. Meilla Dwi Andrestian selaku penanggung jawab Program INEY Fase 2, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan 38 Poltekkes di Indonesia.
“Poltekkes mendampingi percepatan penurunan stunting di Banjar dan Banjarbaru. Karena itu, advokasi ini menghadirkan lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kemenag hingga puskesmas dan kader gizi,” ungkapnya.
Hasil analisis bersama Dinas Kesehatan menetapkan Puskesmas Astambul dan Karang Intan sebagai fokus pendampingan, dengan pertimbangan tingginya prevalensi stunting, jumlah balita yang menjadi sasaran, serta karakteristik wilayah.
Bentuk pendampingan mencakup edukasi pemberian makanan tambahan bagi balita, pelatihan kader posyandu, hingga penguatan program tablet tambah darah bagi remaja putri.
“Remaja putri dan calon ibu hamil perlu mendapat perhatian, karena anemia pada kelompok ini dapat memicu lahirnya anak stunting. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas Meilla.
Melalui sinergi antara Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Banjar, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.(nw)
