NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Puluhan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Kabupaten Banjar kembali menyuarakan keresahan mereka terkait kejelasan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski sempat dibuka formasi, namun banyak lulusan yang belum mendapat kepastian pengangkatan.
Koordinator PPG Prajabatan Wilayah Kabupaten Banjar, Risky Mudhi Prananta menyampaikan, pihaknya sudah berulang kali mengajukan pertanyaan kepada Dinas Pendidikan maupun BKPSDM, namun jawaban yang diterima belum memberikan kepastian.
“Alasan yang disampaikan biasanya anggaran tidak ada, kebutuhan tidak tersedia atau karena masih ada honorer. Namun yang kami pertanyakan, kalau memang tidak ada kebutuhan dan anggaran, mengapa formasi sempat dibuka?,” ucapnya usai audiensi di DPRD Banjar, Sabtu (20/09/2025).
Ia mengatakan, pada seleksi sebelumnya tercatat sekitar 125 guru kelas lulusan PPG mendaftar, namun hanya sebagian yang lolos.
“Sementara sisanya yang tidak masuk formasi seharusnya masih bisa diusulkan sebagai P3K penuh waktu, namun hingga kini belum ada langkah dari pemerintah daerah,” ujar Risky.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq mengungkapkan, persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BKPSDM, melainkan juga melibatkan SKPD lain, terutama Dinas Pendidikan.
“Dari hasil rapat dengan Komisi I DPRD Banjar, disepakati tindak lanjut berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi. RDP ini akan melibatkan Komisi I, Komisi IV, Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta forum PPG Prajabatan,” jelasnya.
Menurut Nashrullah, forum RDP tersebut akan membahas secara khusus nasib para lulusan PPG Prajabatan di Kabupaten Banjar, termasuk kelompok R5 PPG.
“Melalui RDP ini diharapkan bisa ditemukan solusi yang tepat agar para lulusan tidak merasa digantung tanpa kejelasan status,” tuturnya.
DPRD Banjar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan duduk bersama seluruh pihak terkait, sehingga ada langkah konkret dan arah yang jelas dalam penanganan tenaga pendidik hasil PPG Prajabatan di daerah.(nw)
