NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar pertemuan akhir (exit meeting) dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat terkait hasil kunjungan lapangan, di Aula Barakat, Martapura, Kamis (15/5/2025).


Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menyampaikan bahwa delapan langkah terpadu telah dijalankan di berbagai bidang guna mempercepat penurunan angka stunting. Langkah-langkah tersebut meliputi analisis situasi stunting, penyusunan rencana aksi, forum rembuk stunting, penerbitan regulasi terkait stunting, pembinaan kader, pengelolaan sistem data, perluasan jangkauan sasaran dan publikasi data, serta evaluasi kinerja.



TPPS Pusat yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tambak Anyar (Martapura Timur) dan Desa Bincau (Martapura). Dalam kunjungan tersebut, mereka berdiskusi langsung dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kader posyandu, perangkat desa, guru PAUD, dan kader desa.

“Kunjungan TPPS Pusat dan Bank Dunia melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua diharapkan dapat membawa penurunan angka stunting yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar,” harap Hilman

Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, menyatakan bahwa hasil kunjungan lapangan terkait aksi konvergensi menunjukkan kinerja yang sangat baik, melebihi 86,7 persen. Mengacu pada hasil penilaian Kemendagri tahun 2024 dan nilai insentif fiskal sebesar 71,3, ia menekankan perlunya meninjau mekanisme koordinasi, tata kelola, serta faktor-faktor pendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Lebih lanjut, Wikanestri menjelaskan bahwa dalam kunjungan lapangan di Desa Tambak Anyar, sistem tata kelolanya, termasuk berbagi pakai data antar kader dan pengajuan usulan desa dalam musrenbang kecamatan, berjalan dengan cukup baik. Ia menambahkan bahwa cakupan imunisasi perlu ditingkatkan dan sistem informasi untuk usulan dari desa telah terintegrasi ke dalam SIPD.
“Mengenai pendanaan di Desa Tambak Anyar, pemetaan anggaran berjalan efektif dan insentif untuk kader telah dialokasikan secara rutin oleh desa. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, fokus utama adalah pada sektor pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah dasar (SD), renovasi bangunan sekolah, serta perbaikan jalan,” jelasnya.
Di sisi lain, di Desa Bincau, terdapat beberapa poin yang memerlukan perhatian. Tata kelola serta penyusunan dan perencanaan kegiatan telah terlaksana. Jangkauan Posyandu sudah luas, dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah. Namun, belum ada peraturan yang mewajibkan kunjungan ke Posyandu.
“Hal lain yang ditemukan di Desa Bincau adalah pemanfaatan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) dalam sistem informasi. Meskipun sarana dan prasarana posyandu sudah memadai, cakupan wilayah kerja puskesmas tergolong sangat luas,” jelasnya.
Dalam pertemuan akhir ini, juga diadakan forum diskusi yang melibatkan TPPS Pusat dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Banjar, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB).