NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru terus berlanjut.
Sebagai respons atas permasalahan demokrasi yang mencuat, Tim Banjarbaru Haram Manyarah atau dikenal sebagai Tim Hanyar resmi dibentuk. Tim ini akan fokus pada advokasi hukum terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada Banjarbaru.
Tim tersebut diketuai oleh Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dengan Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H., sebagai sekretaris.
Langkah awal yang diambil adalah pembukaan posko pengaduan bagi masyarakat Banjarbaru.
Posko ini bertujuan mengumpulkan laporan atas dugaan kecurangan Pilkada, sekaligus menjadi wadah untuk memperjuangkan kedaulatan suara rakyat.
Salah satu tokoh yang turut mendukung upaya ini adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Dalam video yang diunggah di media sosial, Denny menyerukan perjuangan demi demokrasi yang adil di Banjarbaru.
“Kita terus memperjuangkan haram manyarah waja sampai kaputing,” tegasnya.
Tim ini juga berencana menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan SK KPU terkait penetapan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami ingin mengembalikan marwah demokrasi Banjarbaru dan memastikan suara rakyat tidak disalahgunakan,” jelas Denny.
Selain itu, Tim Banjarbaru Hanyar akan mengampanyekan isu “pembajakan demokrasi” dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau serta melaporkan dugaan kecurangan.
“Kami akan terus mengawal proses hukum dan meminta dukungan masyarakat agar demokrasi di Banjarbaru tetap terjaga,” ujar Denny.
Dengan langkah ini, masyarakat Banjarbaru diharapkan mendapatkan keadilan atas berbagai isu yang muncul selama Pilkada 2024.
Posko pengaduan kini menjadi pusat advokasi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di kota tersebut.
