NEWSWAY.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) menyelenggarakan Rembuk Stunting Kota Banjarmasin Tahun 2024, secara terpusat di Ballroom Rattan Inn Hotel, Kota Banjarmasin, pada Selasa (23/04/2024).
Perlu diketahui, Rembuk Stunting merupakan salah satu kegiatan untuk merumuskan tindak lanjut kegiatan percepatan penurunan balita stunting.
Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menurutnya kegiatan ini sangat penting untuk mengevaluasi dan memperbarui data terkait stunting.
“Data terbaru stunting kota akan di update dalam Rakernas Kesehatan yang akan dilaksanakan dalam sehari dua ini di Jakarta, kita berhasil menurunkan angka stunting dari 27% menjadi 229. itu data dari 2022 ke 2023 ada selisih 5% semoga sekarang ada penurunan lagi,” papar Ibnu Sina.
Ibnu menambahkan, angka stunting yang naik 0.1% menurut bocoran dari Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo, menunjukkan bahwa tantangan ini tidak mudah.
Di Banjarmasin sendiri, jumlah kasus stunting mengalami penurunan dari 1.300 ke 1.100, oleh karena itu target tahun ini adalah turun menjadi seribu.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, turut menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan stunting di Kota Banjarmasin, mulai dari integrasi penanganan hingga digitalisasi.
“Kami berharap angka stunting turun, ini harus ada integrasi, termasuk di dalamnya digitalisasi supaya kita bisa melihat potret secara keseluruhan dari hulu ke hilir,” ujar Wali Kota 2 periode itu.
Selain itu, ia menekankan pula terkait pentingnya asupan gizi yang sehat, terutama bagi anak-anak stunting contohnya program gizi yang ada di Mantuil.
“Asupan gizi yang sehat sangat penting, dalam program di Mantuil, anak-anak diberikan asupan gizi rutin oleh pendamping keluarga dapat menunjukkan peningkatan pertumbuhan badan hingga 5 hingga 7 cm dalam 3 bulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam pengawasan program tersebut, terdapat 700 petugas pendamping keluarga (TPK) yang bertugas memastikan bantuan tepat sasaran, mereka diberi tanggung jawab untuk memastikan bantuan gizi yang diberikan sesuai dengan yang membutuhkan.
Terakhir, ia menggarisbawahi tentang perlunya kerjasama lintas sektor dan lintas provinsi dalam mengatasi permasalahan stunting tersebut, dengan kerjasama yang kuat, diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di kota Banjarmasin.
