NEWSWAY.ID, MARTAPURA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar Entry Meeting bersama Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Mahligai Sultan Adam, Martapura, pada Rabu (2/10/2024) pagi.
Wakil Penanggungjawab BPK Perwakilan Kalsel, John Ferdinan Rotinsulu, memimpin pertemuan ini bersama tim staf BPK.
Mereka disambut hangat oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Banjar, Akhmad Fydayeen, yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Ikhwansyah. Hadir pula sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Inspektur Banjar, Kepala BPKPAD, DPUPRP, Disdik, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banjar, serta jajaran terkait.
John Ferdinan Rotinsulu menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda rutin BPK yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan anggaran belanja daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Entry Meeting ini penting untuk mempersiapkan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang akan dilakukan pada semester pertama tahun depan. Kami berharap dengan adanya pertemuan awal ini, proses pemeriksaan nanti dapat berjalan lebih lancar dan efektif,” ungkap John.
Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan meliputi berbagai aspek belanja daerah, termasuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, serta belanja hibah.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pjs Bupati Banjar, Akhmad Fydayeen, menyampaikan apresiasinya atas kedatangan tim BPK. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyambut baik kegiatan pemeriksaan ini. Hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, setiap rupiah yang kita keluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Fydayeen.
Fydayeen berharap, melalui pemeriksaan ini, Kabupaten Banjar dapat terus memperbaiki manajemen keuangan daerah agar semakin transparan dan efisien, demi kepentingan masyarakat Banjar.
