NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Tim advokasi yaitu Banjarbaru Hanyar yang mengajukan permohonan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu di Kota Banjarbaru terus bekerja keras memastikan setiap langkah dalam proses hukum berjalan transparan dan adil.
Ketua Tim Muhammad Pazri menggatakan tim terdiri dari berbagai akademisi, pemantau, dan praktisi hukum, kembali mengingatkan pentingnya memperjuangkan keadilan Pemilu untuk masyarakat Banjarbaru.
“Anggota tim kami diantaranya Nita dan Bang Maulidin, hadir juga Dr. Abdul Karim, seorang akademisi yang berperan sebagai pemohon utama. Dr. Abdul Karim dikenal dengan rekam jejaknya yang mumpuni, bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai sosok yang berani menyuarakan aspirasi terkait kekeliruan dalam proses pemilu. Pemohon ini merasa perlu untuk mengambil langkah hukum setelah mendapati ketidakberesan di TPS, karena dihilangkanya suara para pemilih dan dianggap suara tidak sah,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan dalam persidangan yang sudah berlangsung pada 9 Januari 2025, proses administrasi dan pembacaan permohonan telah diselesaikan, termasuk pengesahan alat bukti yang diajukan.
“Rencana ke depan adalah menghadapi jawaban dari pihak termohon yang akan dibacakan pada 20 Januari 2025. Tim pemohon memprediksi adanya jawaban terkait berbagai isu, seperti ketidaktersediaan kolom kosong pada surat suara dan kelayakan calon yang ada di surat suara,” tambahnya.
Tidak hanya itu, tim advokasi juga menyiapkan berbagai bukti tambahan untuk memperkuat argumen mereka, seperti dokumen C1.
Selain itu, tim juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin belum terungkap dalam proses sebelumnya, dan akan mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan lebih lanjut.
“Semangat kami adalah memastikan agar setiap warga Banjarbaru mendapatkan hak suara mereka dengan jujur dan adil. Ini bukan hanya untuk Banjarbaru, tapi untuk seluruh Indonesia. Kami terus berjuang tanpa pamrih,” ujar Pazri.
Sementara itu, tim advokasi juga memastikan bahwa setiap tahapan sidang, yang diperkirakan akan mencapai putusan akhir pada Maret 2025, akan terus diawasi secara ketat.
“Kami akan membuka semua informasi yang kami miliki dan memastikan tidak ada yang disembunyikan. Semua pihak harus transparan, termasuk hakim dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
Sementra itu Dr Abdul Karim sebagai oemohon mengatakan apa yang dilakukan karena merasa sebagai masyarakat proses pemilu tidak benar.
“Saya merasa bahwa demokrasi masyarakat Banjarbaru sudah dimatikan, untuk mencari keadilan maka sebagai orang Banjarbaru saya berani mengajukan gugatan ini ke MK,” jelasnya.
