NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar rapat persiapan pelaksanaan rembuk stunting aksi 3 tahun 2025 di Ruang Rapat Pulau Inspirasi pada Senin, (14/4/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ir. Sri Sulistiyani, M.PH Kepala DPPPAPPKB serta melibatkan 7 SKPD yang dominan terkait seperti, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lainnya.
Rapat ini selain menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi, juga sebagai tempat mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi bersama semua sektor yang terkait.
Kepala DPPPAPPKB Ir. Sri Sulistiyani, M.PH menegaskan rembuk stunting bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi dan menyusun rencana aksi yang terukur. Rembuk stunting yang dilaporkan dalam aksi 3 dikabupaten/kota,dengan kewajiban 1 kali setiap kabupaten/kota satu kali setahun mempertimbangkan kemendesakan isu yang perlu diangkat serta kemampuan yang tersedia.
“Dari hasil rapat ini setiap SKPD terkait menyampaikan program mengenai rembuk stunting, berharap seluruh pihak dapat lebih fokus dalam pelaksanaan rembuk stunting, agar percepatan penurunan stunting lebih efektif dan maksimal,” jelas Sri Sulistiyani.
Sementara itu, Plt. Kabid Statistik Diskominfo Kotabaru Rusmana menyampaikan untuk pelaksanaan sosialisasi dan publikasi perlu data yang valid sehingga kerja dari Diskominfo sendiri bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat.
“Diskominfo Kotabaru siap bersinergi dengan pihak terkait tentunya harus dengan kaeakuratan data sehingga kita bisa menyediakan data yang valid untuk sosialisasi penyebaran percepatan penurunan stunting ini,” pungkas Rusmana.
Rembuk stunting salah satu bagian dari Aksi 3 dalam konvergensi program percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota. Hasil kegiatan rembuk stunting menjadi dasar gerakan penurunan kabupaten/kota melalui integrasi program yang dilakukan antar SKPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.
Diharapkan komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, DPRD, Desa, Pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat terintegrasi penurunan stunting melalui lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya sehingga kedepannya bisa menekan angka stunting secara signifikan.
