NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Rencana kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Balangan mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafis Ansyari. Ia menilai, sebelum kebijakan tersebut diputuskan, pihak PDAM perlu memastikan mutu pelayanan dan kelayakan air yang diterima masyarakat benar-benar terjamin.
“Bagi saya, sebelum menaikkan tarif, PDAM harusnya mengkaji ulang dulu soal kelayakan airnya dan juga memastikan pelayanan benar-benar maksimal untuk masyarakat,” ujarnya kepada media, Senin (15/9/2025).
Menurut Hafis, dalam rapat terbatas antara DPRD dan pihak PDAM beberapa waktu lalu, disampaika tarif PDAM Balangan saat ini termasuk salah satu yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Dengan pertimbangan tersebut, PDAM mengusulkan adanya penyesuaian tarif guna memperkuat kondisi keuangan perusahaan dan memperbaiki sistem pelayanan.
Namun Hafis menegaskan, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama sebelum melakukan penyesuaian tarif. Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait air yang kadang tidak mengalir, serta kualitas air yang kurang jernih.
“Masih banyak laporan masyarakat terkait air yang kadang tidak mengalir, maupun kualitasnya yang kurang jernih. Itu yang seharusnya lebih dulu diperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut Hafis menjelaskan, penentuan kebijakan tarif PDAM berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengingat PDAM Balangan berstatus sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam menetapkan tarif, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi agar kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tidak memberatkan warga. Harapan kami, aspirasi masyarakat bisa didengar dan pelayanan air bersih dapat semakin baik, merata, dan terjangkau,” pungkasnya.
Melalui pernyataan ini, Komisi III DPRD Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, agar tetap berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan warga Balangan. (nw)
Reporter : Nasrulah
