NEWSWAY.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemda DIY didorong segera melakukan audit komunikasi kebencanaan guna meminimalkan risiko akibat miskomunikasi saat bencana. Langkah ini dinilai mendesak mengingat tingginya potensi bencana di wilayah DIY.
Pakar Komunikasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Prof Dr Puji Lestari SIP MSi menegaskan, tata kelola informasi kebencanaan harus dibenahi secara sistematis, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Informasi yang terlambat, tidak akurat, atau tidak empatik dapat memperbesar risiko. Karena itu, komunikasi kebencanaan harus diorkestrasi dengan baik,” kata Prof Puji, Minggu (15/2/2026).
Ia merekomendasikan audit komunikasi dengan pendekatan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk memastikan pesan kebencanaan tersampaikan efektif dan konsisten antar lembaga. Selain itu, tata kelola informasi harus selaras dengan Standar Layanan Informasi Publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
Menurutnya, sistem peringatan dini di DIY juga perlu dikembangkan menjadi peringatan berbasis dampak dan tindakan, bukan sekadar informasi kejadian. Pemda diminta memastikan kanal digital resmi seperti website dan media sosial dikelola secara responsif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
DIY, yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, dinilai membutuhkan orkestrasi komunikasi berbasis pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Model tersebut menempatkan Komunikasi Hati sebagai pendekatan utama, yakni mengintegrasikan data yang rasional dengan empati terhadap kondisi psikologis masyarakat, terutama kelompok rentan.
Rekomendasi tersebut disampaikan Prof Puji dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 yang digelar Komisi Informasi Daerah DIY di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Rakerda bertema Memperkuat Ketangguhan DIY melalui Tata Kelola Informasi Publik Kebencanaan itu dihadiri Wakil Gubernur DIY, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY M Taufiq AR, serta unsur pentaheliks seperti BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, OPD terkait, akademisi, dunia usaha, dan insan media.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, M Taufiq AR, menekankan pentingnya konsolidasi data kebencanaan dan penguatan jejaring komunitas dalam penyebarluasan informasi. Tantangan utama, menurutnya, adalah konsistensi pesan antar lembaga serta efektivitas kanal komunikasi resmi.
Rakerda ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi bersama untuk memperkuat tata kelola informasi publik kebencanaan di DIY, sehingga sistem informasi yang dibangun benar-benar responsif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. (nw)
