NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarbaru didesak untuk bersikap tegas menyikapi dugaan intervensi politik oleh seorang anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem dalam proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMPN 1 Banjarbaru.
Desakan ini muncul dari tokoh masyarakat Banjarbaru, Drs Rachmadi, menyusul proses pengangkatan Plt Kepsek yang dinilai tidak melalui mekanisme formal sebagaimana mestinya.
Diketahui sebelumnya, kepala sekolah lama telah merekomendasikan penggantinya kepada Dinas Pendidikan.
Namun, secara tiba-tiba terjadi pergantian tanpa penjelasan transparan, yang memunculkan dugaan adanya campur tangan dari pihak luar.
“Dari mana legitimasi seorang anggota dewan ikut menentukan siapa yang menjadi kepala sekolah? Fungsi DPRD itu legislatif, anggaran, dan pengawasan, bukan mengatur urusan rotasi jabatan di sekolah,” tegas Rachmadi, Minggu (7/09/2025).
Menurutnya, tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan peraturan di bidang pendidikan.
Menururt Rachmadi seharusnya, jabatan Plt kepala sekolah diisi oleh wakil kepala sekolah atau pejabat struktural yang relevan, dan atas dasar rekomendasi dari kepala sekolah sebelumnya.
“Jika mekanismenya tidak benar, pasti akan muncul ketidakpastian dalam manajemen sekolah. Tentu akan menimbulkan keresahan di kalangan guru, bahkan bisa mengganggu proses belajar siswa,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi praktik “jual beli jabatan” yang bisa tumbuh subur jika tidak ada tindakan tegas.
Menurutnya, keterlibatan politisi dalam urusan teknis pendidikan hanya akan merusak moralitas publik dan memicu kekecewaan di kalangan tenaga pendidik.
Rachmadi juga meminta Badan Kehormatan DPRD untuk benar-benar menjalankan tugasnya dalam menyelidiki kasus ini secara objektif dan transparan.
Ia menegaskan, apabila terbukti ada pelanggaran etika oleh oknum anggota dewan, sanksi tegas harus diberikan tanpa kompromi.
“Jangan sampai nama baik DPRD dan citra Banjarbaru sebagai kota pendidikan ternoda hanya karena ulah segelintir oknum. BK tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus menjadi garda terdepan menjaga integritas lembaga legislatif,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang seharusnya terbebas dari tarik menarik kepentingan politik.
Bahkan secara tegas ia mengatakan, jika jabatan kepala sekolah ditentukan bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan politik, maka masa depan generasi muda akan menjadi korban.
“DPRD tidak boleh berubah menjadi arena kekuasaan gelap. Jangan biarkan sektor pendidikan dijadikan alat transaksi politik, karena itu sama saja mempertaruhkan nasib ribuan siswa,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarbaru. EMIR Nahl Kharisma saat dikonfirmasi pihaknya terus mendalami kasus tersebut.
“Tentu peristiwa ini menjadi atensi, kami dari Badan Kehormatan akan mendalami agar kami bisa mengambil sikap kedepannya,” terangnya.(nw)
