NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU — Pemerintah kembali menegaskan pentingnya pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengurus Partai Politik dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang resmi dibuka hari ini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Banjarbaru, Kamis (4/09/2029).
Kepala Bangkesbangpol, Rizana Mirza menekankan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik merupakan dana publik yang bersumber dari rakyat.
Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap rupiah yang diterima hendaknya dicatat, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa dalam praktiknya, pengelolaan dana bantuan partai politik tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak ditemukan tantangan teknis, seperti kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, hingga kendala dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tak jarang kita temukan laporan yang belum sesuai standar, penyampaian laporan yang terlambat, bahkan penggunaan dana yang belum optimal,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap para pengurus partai politik dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola dana bantuan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya membangun budaya politik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pengelolaan dana partai politik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal menjaga integritas demokrasi kita. Tanpa kepercayaan rakyat, partai politik akan kehilangan legitimasi, dan pada akhirnya demokrasi itu sendiri yang akan melemah,” tegasnya.
Acara sosialisasi ini juga diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif. Para peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman terkait tantangan di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi bersama demi perbaikan tata kelola keuangan partai politik di masa mendatang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan penyelenggara kegiatan, serta berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi para peserta.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas partai politik dalam membangun demokrasi yang bermartabat dan mensejahterakan rakyat,” tutupnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut penyuluh anti korupsi dan dari Inspektorat Kota Banjarbaru dan dihadiri seluruh perwakilan partai politik yang mempunyai perwakilan di DPRD Kota Banjarbaru. (nw)
