NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 terkait penyampaian pendapat siswa.
Tujuannya untuk memastikan siswa dapat menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tepat, aman, dan bertanggung jawab.
Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.
Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra menegaskan, hak siswa untuk berpendapat dijamin, namun keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama.
“Pembinaan partisipasi siswa dalam menyampaikan pendapat harus melalui jalur pendidikan, dialog, dan ruang pembelajaran yang aman. Hak anak untuk berpendapat tetap terjamin tanpa mengorbankan keselamatan dirinya,” ujar Galuh Tantri, Senin (1/9/2025).
Poin-poin penting dalam Surat Edaran tersebut adalah, Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Siswa SMA/SMK masih dalam masa tumbuh kembang dan memerlukan bimbingan. Perlindungan terhadap siswa adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua.
Sebagai tindak lanjut, Disdikbud Kalsel menginstruksikan agar pada hari Senin 1 September 2025, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Sekolah juga diminta untuk membuka ruang dialog yang aman dan konstruktif, seperti musyawarah, organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kepala sekolah dan guru diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi siswa yang ingin menyampaikan pendapat, agar dilakukan secara santun dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami menegaskan bahwa hak siswa untuk berpendapat tetap dihormati. Namun, keselamatan dan keamanan peserta didik harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Galuh Tantri. (nw)
