NEWSWAY.CO.ID, GAMBUT – Perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan, dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
Hal itu menjadi bahasan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mengatakan, penerapan manajemen risiko penting untuk memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi saat membuka acara mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegas Yudi.
Ia mengingatkan agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Yudi berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari pelaksanaan workshop. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing. Kedua, sebagai pemilik risiko, kepala OPD diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” tandasnya.(nw)
