NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menegaskan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 setiap rupiahnya direncanakan dengan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Wabup Habib Idrus Al Habsyi dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa (8/9/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora ini, turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur eksekutif, Forkopimda serta undangan lainnya.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bupati menyampaikan apresiasi atas penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Dikatakan, masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus belanja dalam Rancangan APBD 2027 diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberian stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Wabup Habib Idrus.
Disebutkan, setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar.
Bupati sepakat bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah. Hal ini disampaikan menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang pro-rakyat.
“Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir,” tutupnya.
Sedangkan agenda kedua, yakni Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.(nw)
