NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Komitmen Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby untuk terus memberikan dan memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukan sekadar isapan jempol belaka.
Saat ini memang masih kurang pendamping yang ada di Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, namun berbagai langkah konkret dilakukan untuk memastikan hak pendidikan ABK terpenuhi secara optimal.
Berdasarkan data ULD, jumlah ABK di Banjarbaru tercatat sebanyak 629 orang yang tersebar di 43 satuan pendidikan. Untuk mendukung layanan tersebut, saat ini tersedia 77 Guru Pendamping Khusus (GPK).
Kebutuhan ideal dan perhitungan anggaran Dinas Pendidikan, jumlah GPK seharusnya mencapai 120 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 43 tenaga pendamping.
“Dinas Pendidikan Banjarbaru saat ini tengah menyiapkan proses rekrutmen untuk menutup kekurangan tersebut melalui skema PJLOP,” ujar Wali Kota, Lisa Halaby saat peringatan Hari Down Syndrome sedunia akhir pekan lalu.
Secara tegas Lisa mengharapkan proses pemenuhan kebutuhan GPK diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat oleh Disdik Banjarbaru, pengumuman terkait pembukaan rekrutmen beserta persyaratan PJLOP harus dilakukan bulan depan.
Informasi tersebut nantinya akan dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sehingga masyarakat yang berminat dapat mempersiapkan diri sejak dini serta memahami ketentuan yang berlaku dalam proses seleksi.
Saat ini, ULD Disdik Banjarbaru juga tengah melaksanakan asesmen terhadap ABK, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif terkait potensi, kelemahan, serta kebutuhan masing-masing anak, guna menyusun program layanan pendidikan dan terapi yang tepat.
“Asesmen tahap pertama diprioritaskan bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, seperti dari TK ke SD maupun dari SD ke SMP.Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan agar siswa dapat mendaftar di satuan pendidikan yang sesuai di Kota Banjarbaru,” tambahnya.
Lisa menambahkan hasil asesmen juga menjadi acuan bagi GPK dalam menyusun program pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK, Dinas Pendidikan Banjarbaru turut bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat guna memastikan asesmen berjalan profesional dan terukur.
“Pemerintah Kota Banjarbaru berharap informasi ini dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, khususnya para orang tua ABK, sebagai bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkeadilan,”pungkasnya.
Sementara itu salah satupengajar di SDLb Banjarbaru Wiyan saat dikonfirmasi memang saat ini masih kekurangan pendamping bagi ABK, bahkan menurut dia tidak jarang siswa autis harus digabung dengan ABK.
“Idealnya memang mereka diajar terpisah karena secara metode ajar bagi autis dan ABK berbeda. Kalau sesuai aturan untuk SDLB 5 siswa 1 pendamping, SMPLB 8 siswa satu pendamping dan SMALB 8 siswasatu pendamping,” ucapnya.(nw)
