NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan aksi demo yang seyogianya akan dilaksanakan di dekat Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) dengan mengusung lima poin tuntutan yaitu desakan menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menurunkan harga kebutuhan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Namun para mahasiswa tersebut langkahnya harus terganggu karena dihadang oleh aparat yang bertugas sebelum sampai di titik kumpul, karena dianggap koordinator demontrasi belum melayangkan surat pemberitahun ke pihak yang berwenang.
Dilansir dari Kompas.com, BEM UI secara tegas membantah klaim polisi yang menyebut bahwa aksi di dekat Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), tidak memiliki surat pemberitahuan.
Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyatakan bahwa prosedur administrasi tersebut sudah dipenuhi dan diserahkan jauh sebelum hari pelaksanaan unjuk rasa.
“Iya, itu sudah disampaikan sejak sesuai tanggal suratnta ya, tanggal 9 Juni. Di tanggal itu juga kita baru selesai konsolidasi, langsung kita berikan suratnya,” ujar Dimas dikutip dari Kompas.com.
Dimas menjelaskan bahwa berkas pemberitahuan aksi tersebut diserahkan oleh penanggung jawab lapangan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ia mengaku heran dengan dalih kepolisian yang mengaku tidak tahu-menahu soal rencana aksi ini.
Dimas menegaskan bahwa selain surat pemberitahuan resmi, informasi demonstrasi sudah disebarluaskan di media sosial dan menjadi atensi publik. Ia lantas mempertanyakan logika kepolisian yang mengklaim tidak tahu, tetapi di sisi lain sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan barikade untuk mengadang massa mahasiswa saat mereka hendak menuju ke Bundaran HI.
“Jika mereka beralasan bahwa mereka tidak mengetahui, bagaimana bisa mereka menghadang jalur kami? Mereka tahu bahwasanya kita ingin aksi di Bundaran HI, makanya mereka menutup jalan kami mulai dari Semanggi, mengarahkan kami untuk ke DPR,” ucapnya.
Melihat kejanggalan ini, Dimas menuntut agar kepolisian berhenti menyudutkan mahasiswa di mata publik terkait dengan pelaksanaan aksi.
“Jadi mungkin sebagai pernyataan juga, pihak kepolisian harus berhenti nih membuat narasi palsu yang menyesatkan masyarakat. Pihak kepolisian harus berbenah, bukannya malah menyalahkan masyarakat terhadap keadaan yang terjadi,” ujar Dimas.
Bahkan selain polemik surat pemberitahuan, Dimas juga menyoroti pernyataan polisi bahwa Bundaran HI memang dilarang digunakan untuk aksi.
Dimas mengingatkan aparat bahwa hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
“Ketika kita berbicara bahwa Bundaran HI adalah tempat yang steril, steril dari apa? Steril dari kita yang ingin menyuarakan terkait dengan keresahan? Kepada siapa sebenarnya mereka berpihak?” kata dia.
Sementara itu dari informasi yang didapat newsway.co.id sebenarkan di Kalsel sendiri juga akan dilakukan demontrasi di depan kantor DPRTD Kalimantan Selatan di Banjarmasin Jumat (12/06/2026) namun dibatalkan.
Kabar terbaru dari sumber terpercaya newsway.co.id demontrasi yang digawangi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Kalsel tersebut akan dilaksankan pada Senin (15/06/2026) mendatang.(nw)
