NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serius menggarap program penanganan kawasan kumuh. Untuk tahun 2025, Kelurahan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project).
Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 2025, yang digelar di Banjarbaru pada Selasa, 17 Juni 2025. Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala SKPD lintas sektor di lingkungan Pemprov Kalsel, menunjukkan komitmen kuat dan sinergi antarinstansi untuk program strategis ini.
Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam menangani kawasan kumuh secara berkelanjutan.
“Pilot project di Mantuil akan menjadi model penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi antar SKPD,” ujar Mursyidah.
Fokus Fisik dan Dukungan Lintas Sektor
Program tahap awal di Mantuil akan difokuskan pada pembangunan fisik, termasuk pembangunan jalan lingkungan dan titian, serta rehabilitasi 17 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tak hanya Disperkim, sejumlah dinas teknis juga telah menyiapkan kontribusinya:
- Dinas PUPR Kalsel akan membangun 5 unit toilet umum.
- Dinas Kesehatan direncanakan ikut berperan dalam penanggulangan stunting.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan berperan dalam edukasi pengelolaan sampah, utamanya di kawasan padat penduduk.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi intervensi pembangunan terpadu, yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Penyusunan Roadmap Hingga 2029
Lebih jauh, hasil rapat koordinasi ini juga menjadi landasan untuk menyusun rencana aksi jangka menengah hingga tahun 2029. Mursyidah menyampaikan harapannya agar roadmap ini memastikan setiap tahun ada kawasan kumuh lain yang bisa ditangani secara terstruktur dan terencana.
“Kita berharap dari rakor ini muncul komitmen bersama antarinstansi untuk menyusun roadmap penanganan PKP, sehingga setiap tahun ada kawasan baru yang tertangani secara terencana,” jelasnya.
Disperkim Kalsel memastikan pendekatan pembangunan dilakukan secara kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data, sebagai fondasi menuju pemukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan Selatan.
“Rapat ini menjadi langkah awal dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Mursyidah.
