NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, provinsi ini akan memfasilitasi pendampingan pembentukan kawasan perdesaan baru di tiga kabupaten prioritas, yakni Tanah Laut, Kotabaru, dan Balangan.
Langkah strategis ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, dalam pernyataannya di Banjarbaru.
“Pembentukan kawasan perdesaan merupakan konsep penting yang perlu dijalankan secara kolaboratif dari tingkat pusat hingga pemerintah desa. Tujuannya agar pembangunan tidak hanya fokus pada satu desa, tetapi lintas desa, sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas bagi kemajuan daerah,” jelas Andie.
Saat ini Kalimantan Selatan memang telah memiliki tiga kawasan perdesaan prioritas. Namun, menurut Andie, hal tersebut belum cukup untuk mendorong pemerataan pembangunan desa secara menyeluruh. Karena itu, Pemprov membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk membentuk kawasan perdesaan baru, terutama di wilayah yang belum memiliki program serupa.
“Kami ingin mengakselerasi pembangunan lintas desa melalui skema kawasan. Kabupaten yang mendapat fasilitasi akan mendapatkan pendampingan teknis untuk menyusun perencanaan, membentuk BUMDesma, serta menentukan lokus kawasan yang tepat,” tambahnya.
Mulai Akhir Juli, Fasilitasi Dimulai di Tanah Laut
Pendampingan teknis dijadwalkan mulai akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Kabupaten Tanah Laut akan menjadi wilayah pertama yang difasilitasi pada akhir Juli, disusul Kotabaru dan Balangan pada minggu pertama Agustus.
Andie menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sesuai regulasi tersebut, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat kabupaten dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Audiensi dengan Sekda untuk Pastikan Sinergi Lintas Sektor
Sebagai bentuk sinergi lintas sektor, PMD Kalsel juga akan melakukan audiensi langsung dengan para Sekda di tiga kabupaten prioritas. Hal ini dimaksudkan agar para pemangku kebijakan daerah dapat segera menggerakkan seluruh SKPD terkait, mempercepat proses musyawarah antar desa, hingga penetapan legal kawasan perdesaan.
“Kami ingin agar Sekda sebagai ketua tim koordinasi bisa langsung menggerakkan seluruh perangkat daerah, sehingga pembentukan kawasan bisa dilakukan lebih cepat dan terarah,” pungkas Andie.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang Pemprov Kalsel untuk membangun desa-desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi solusi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Selatan.(nw)
